contoh perbuatan melawan hukum pidana. Untuk menuntaskan bab ketiga belas dari materi "Tindak Pidana Terhadap Harta Benda" mata kuliah Hukum Pidana ini. contoh perbuatan melawan hukum pidana

 
 Untuk menuntaskan bab ketiga belas dari materi "Tindak Pidana Terhadap Harta Benda" mata kuliah Hukum Pidana inicontoh perbuatan melawan hukum pidana H, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl

Pasal 1365 menyatakan, bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain menyebabkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian tersebut. Hukum pidana internasional dan hukum pidana nasional. Berdasarkan Pasal 1865 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), proses pembuktian dalam perbuatan melawan hukum memiliki prinsip bahwa setiap orang yang membuat surat gugatan perdata atau yang mendalilkan, harus memiliki pembuktian. Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang berbunyi: “Setiap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang menyebabkan kerugian karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Yang bertanda tangan dibawah ini: I PUTU AGUS PUTRA SUMARDANA, S. 1. Terkait pasal ini, salah satu notaris/PPAT berinisial SS, telah diputus bersalah berdasarkan putusan MA Nomor: 1099K/PID/2010. Contoh tindak pidana kesengajaan (dolus) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu denganMeski ‘melawan hukum’ menjadi unsur dalam delik Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, unsur ini bukan merupakan bestandeel delict (delik inti) melainkan hanya menjadi sarana bagi perbuatan yang dilarang, yakni memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau korporasi. Hukum Pidana atau Hukum Kriminal (bahasa Belanda: Strafrecht) adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan terlarang termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Hal ini diatur. F. Rasa aman bagi penggunan teknologi dan informasi dapat berupa perlindungan hukum dari segala gangguan tindak pidana, baik secara verbal, visual maupun yang menyebabkan terjadi kontak fisik. E. Dalam hukum pidana untuk dapat di pidana tidaknya seseorang selain harus memenuhi unsur actus reus selain itu juga orang tersebut juga. Abstrak:. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara ( Pasal 2 dan Pasal 3 UU 31/1999 ). J. Ajaran sebab akibat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdiri dari dua elemen yaitu : Elemen objektif, menunjuk pada perbuatan yang dapat dihukum yang bertentangan dengan hukum positif. Berdasarkan uraian di atas, unsur-unsur Perbuatan. Dari berbagai pendapat sebelumnya, tampak bahwa hukum pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang merujuk perbuatan-perbuatan yang diancam pidana. Edward Armando Dalam Kasus Pengguguran Kandungan Heny Kusumawati) Makalah Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah ”Hukum Pidana” Oleh: Iman. Jawaban: a. PRS November 13, 2019 9:19 am. (Bagian 2). Singkatnya, arti somasi adalah teguran. Salah satu contoh pasal. Apa arti perbuatan melawan hukummenurut arti sempit dan arti luas serta dari manaarti tersebut diambil, berikan contoh ! D. Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata, sedangkan perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Jonkers merumuskan peristiwa pidana sebagai “perbuatan yang melawan hukum (wederrechttelijk) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”. Perumusan Simons mengenai tindak pidana, menunjukan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:14 1. Namun, sebenarnya PMH juga dikenal di ranah hukum yang lain seperti hukum pidana. Sehinga dapat ditemui istilah melawan Hukum Pidana begitupun melawan Hukum Perdata. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik ditinjau dari aspek yuridis menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan. Untuk diketahui, mengenai Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) diatur dalam pasal 1365 sampai dengan 1380 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetbook). Penjelasan. Pasal 362 KUHP : Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyakan oranglain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah. Pembuktian unsur-unsur perbuatan melawan hukum ini, terdiri atas: [1] Adanya perbuatan melawan. Selain itu, masih ada instrumen hukum lain yang bisa Anda gunakan misalnya mengajukan perkara tersebut melalui gugatan perdata ke Pengadilan Negeri atas dasar Perbuatan Melawan Hukum, atau melaporkan yang bersangkutan (si pemilik SKT) kepada Kepolisian dengan Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perbuatan melawan hukum atau onrechtnatigedaad dalam hukum perdata merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak tertentu. Perjanjian terkait perkawinan dan. 4) Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka perbuatan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi mengalihkan kendaraan kepada pihak ketiga sudah benar dan menurut hukum, maka Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi “ tidak terbukti Melakukan Perbuatan Melawan Hukum ” seperti. sifat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Kasus Antasari Azhar. Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 s/d Pasal 1380 KUH Perdata. Pengertian Tindak Pidana Hukum pidana itu ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran -pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Bibliografi. Guna menjawab pertanyaan Anda, mari terlebih dahulu simak bersama isi dari Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU 30/2014”): Pasal 17. peraturan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum. Baca: Teori Keibaan Hukum di Indonesia Pasal 49 KUHP yang berbunyi: 1. Bentuk-bentuk korupsi tersebut akan dijelaskan dalam pembahasan berikut. Jadi meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang - undang dan tidak dibenarkan (an objective breach of a penal provision) , namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk. Hukum Perdata. Dalam kasus yang digambarkan di atas maka seharusnya hukum pidana merupakan sarana terakhir yang harus digunakan untuk menyelesaikan konflik pertanahan tersebut. Perbuatan yang melawan hukum. HUM Disusun Oleh : Reynaldi Rafi Pramana / 1311700074. Oleh : Heryantoro - Kepala Seksi Hukum dan Informasi, KPKNL Pontianak. Alasan pembenar dalam hal ini sehubungan dengan sifat obyektifitas dari suatu tindakan yang melawan hukum. van Schravendijk mendefinisikan tindak pidana adalah “kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan. Percobaan melakukan kejahatan diatur dalam Buku I tentang Aturan Umum, Bab IV Pasal 53 ayat (1) dan 54 KUHP. Inilah Perbedaan serta Contoh Hukum Perdata dan Pidana Melek hukum menjadi hal yang wajib bagi setiap warga negara. SIFAT MELAWAN HUKUM PERBUATAN PIDANA 1. penggelapan dan pertimbangan hakim atas perbuatan melawan hukum tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam Putusan Nomor 4/PDT/2020/PT BJM. Rumusan Kamar Pidana. Adami Chazawi, SH, Pembelajaran Hukum Pidana 2: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas,. 18A Kerobokan Kaja, Kuta Utara, Badung-Bali, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal XXX (terlampir. Sifat melawan hukum (baik objektif maupun subjektif). G/2017/PN Yyk. A. Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Tanggung Jawab Orang Tua Jika Anak Melakukan Tindak Pidana yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S. Jika pun para warga masyarakat dinilai. Perbuatan pemerintah yang bertentangan dengan hukum dan melanggar hak-hak warga negara dapat memunculkan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. TUGAS MATA KULIAH HUKUM PERDATA II “PERBUATAN MELAWAN HUKUM” DI SUSUN O L E H INDAH RATNA SARI 178400248 ENZELI PRAGITA 178400186 NOVITA S. Alasan pembenaran di luar itu tidak diakui kekuatannya. Dalam kasus ini terdapat sedikit perbedaan dengan pertanyaan Anda, bahwa terdakwa bersama-sama melakukan permufakatan jahat melakukan perdagangan orang untuk dieksploitasi di luar Indonesia, sehingga dipidana selama 3 tahun dan pidana denda sejumlah Rp 120 juta subsidair pidana kurungan. Sebutkan pengertian perbuatan melawan hukum yang berlaku saampai sekarangdan bandingkan dengan perbuatan melawan hukum Pidana/ KUHPidana !Jawaban: Terima kasih atas pertanyaan Anda. Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang. Dipidananya seseorang tidaklah cukup dengan membuktikan bahwa orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Menurut Pasal 1365 KUHPerdata, setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut. Tinjaun Tentang Hukum Pidana 1. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja tetapi juga jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Yurisprudensi Pidana. (yuridis normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Dengan demikian hukum pidana bukanlah. Ibid. Bambang Suprapto, SpB. 2. Hal ini bisa. Sidang perkara perdata No. (onrechtmatige daad), atau perbuatan melawan hukum pidana (Wederrechtelijk). ”Dalam konteks menolak karena tidak melakukan pidana, maka harus mencari argumentasi bahwa terdakwa tidak melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan bukti-bukti yang ada dalam persidangan, dihubungkan dengan unsur-unsur perbuatan yang didakwakan,” katanya saat diskusi bulanan yang digelar LBH Yusuf bertajuk ‘Upaya. 3. H. 536K/PID/2005. Menurut Johnkers (Zainal Abidin Farid, 2007: 427) bahwa dasar umum strafverhogingsgronden atau dasar pemberatan atau penambahan pidana umum adalah sebagai berikut: Gabungan atau Perbarengan dua atau lebih delik ( samenloop atau concorcus ). Menghukum Tergugat menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik. penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun _. Ganti kerugian tersebut dapat berupa uang atau barang, termasuk juga pemulihan keadaan sesuatu. Contoh : Dalam pembelaan, pidana yang diterima pelaku perbuatan melawan hukum dapat berkurang atau dihapuskan jika memenuhi alasan pembenaran yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah seperti yang diatur dalam BAB III, Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP (WvS). Contoh kasus perbuatan curang yaitu kasus Bripka LA yang melakukan perjokian tes masuk bintara polisi pada tanggal 17 Juni 2021 (Kompas, 2021). siska elvandari sh. Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa kesengajaan dalam hukum pidana adalah merupakan bagian dari kesalahan. Ajaran kausalitas adalah ajaran tentang sebab akibat. Melansir dari gramedia. Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Pidana. hukum yang berlaku di Indonesia salah satunya ialah hukum pidana. Hukum Pidana Tertulis dan Hukum Pidana Tidak Tertulis (Hukum Pidana Adat). Perdata umum biasanya terdiri dari dua jenis, yaitu Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi atau ingkar janji ↗. Lemaire; Hukum pidana terdiri dari standar tersebut dan watorial (oleh legislatif) sebagai hukuman hukuman, D. Misalnya: Pembuatan surat wasiat ( Pasal 875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) ). Baca juga : Pengertian Kesalahan (Schuld) Dalam Hukum Pidana Menurut Para Ahli Sedangkan yang dinyatakan bersalah adalah subyek hukum, yang dapat digolongkan menjadi dua yaitu orang pribadi dan badan hukum. 39Orang mampu bertanggung jawab Perbuatan melawan hukum yang ada dalam investasi. Kitab undang-undang hukum pidana, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Pradnya Paramita, 2004). Dalam ranah Hukum Perdata kita sering mendengar istilah perbuatan melawan hukum ( onrechmatigedaad) dan ingkar janji. Pelajaran Hukum Pidana. Perbuatan pidana dapat dimintai pertanggungjawaban apabila memenuhi dua unsur yakni perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan. Moegni Djojodirdjo, Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita, 1976; Putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919; Keputusan Hoge Raad tertanggal 24 Mei. Jonkers menyatakan bahwa title ke-III (ketiga) Kitab Undang-undang. perbuatan tersebut berupa pencemaran dan atau perusakan. 2) Sifat melawan hukum secara khusus. Pasal 1365 KUH Perdata dikenal dengan dasar gugatan perbuatan melawan hukum. contoh dalam hukum pidana adalah ketentuan dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan,. Buku ini bermanfaat bagi mahasiswa, dosen, peneliti, dan pihak-pihak yang berkepentingan. Tiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan pembuat yang bersalah untuk mengganti kerugian (ps. 5 – 6 8 Lamintang dan Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru,. H. guna memenuhi tugas dari Dosen Kami pada Mata Kuliah Hukum Perikatan di Fakultas. SINOPSIS e-book KAEDAH-KAEDAH MENARIK PERBUATAN MELAWAN HUKUM Baik dalam ranah pidana maupun ranah perdata, dikenal isitlah. mencakup bidang-bidang telaahan hukum perburuhan, hukum pidana, hukum keperdataan dan studi sosio-legal. 11. N/a. Dalam kesempatan tersebut Ibu Hartini, S. Dosen Fakultas Hukum pada Departemen Hukum Islam mengemukakan bagimana persinggungan dan konetivitas antara kewenangan Peradilan Umum dan Peradilan Agama. Sanksi Negatif dalam arti luas terdiri : 1. Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab; 3. Sehingga dapat ditemui istilah melawan Hukum Pidana begitupun melawan Hukum Perdata. G/2016/PN. Melawan hukum dan kesalahan adalah dua anasir tindak pidana saling berhubungan apabila perbuatan yang bersangkutan tidak melawan hukum maka menurut hukum pidana, perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan, tidak mungkin ada kesalahan tanpa melawan hukum . Hal 81Dalam hukum pidana yang menjadi perhatian adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum saja, perbuatan-perbuatan inilah yang dilarang dan diancam dengan pidana. , M. Tuntutan pengembalian pada keadaan. Dalam gugatannya sebagaimana dalam Perkara Perdata nomor. Pemberi suap ( Pasal 5 UU UU 20/2001 ); Penerima suap ( Pasal 12 huruf a UU 20/2001 ); Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. haruslah dipilih perbuatan yang secara hukum bahwa perbuatan itu sangat. XXX. menggerakkan (bewegen) serta menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara:7 a. ”. Contoh perbuatan melawan hukum materil yaitu seorang telah mengambil jerami di sawah yang telah dimbil buah padinya tanpa izin yang punya. Bagi komunitas hukum, perbuatan melawan hukum dapat dikategorikan ke dalam beberapa macam. Perbedaannya, dalam Pasal 3, pelaku bisa dijerat jika mempunyai kewenangan, sedangkan Pasal 2, setiap orang yang dimaksud dalam pasal lebih luas dan umum. Unsur-unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHP, yaitu : 1. Berbeda dengan istilah onrechtmatige daad yang digunakan untuk menyebutkan suatu perbuatan melawan hukum perdata, pada hukum pidana, perbuatan melawan hukum dikenal. Sifat. Hukum pidana Khusus memuat ketentuan KUHP yang menyimpang dari hukum pidana umum mengenai golongan, golongan dengan jenis perbuatan tertentu. Rosa Agustina menjelaskan bahwa perbuatan melawan hukum dapat dijumpai baik dalam ranah Hukum Pidana (publik) maupun dalam ranah Hukum Perdata (privat). Putusan PN JAKARTA PUSAT Perbuatan Melawan Hukum. 1. Perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) diatur dalam ps. 10. Mengutip buku Dasar-dasar Hukum Pidana oleh Zuleha (2015), hukum pidana merupakan suatu alat yang digunakan oleh hakim untuk memperingati mereka yang melakukan perbuatan tidak benar. S. , M. SURAT KUASA KHUSUS. Jadi, dalam alasan pembenar dilihat dari sisi perbuatannya (objektif). Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang berbunyi: “Setiap perbuatan melawan hukum yang. Berdasarkan kronologi yang Anda ceritakan, kami asumsikan bahwa perbuatan ibu Anda yang menyebabkan kebakaran adalah sebuah kelalaian. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. ( HAK Moch. Bila dalam konteks hukum pidana, karakter PMH bersifat laten / inheren, dalam artian terhadap setiap pasal pidana yang dilanggar, maka pelaku pelanggar secara sendirinya dikategorikan sebagai telah melakukan PMH 1. Jakarta: Sinar Grafika. Berdasarkan ketentuan hukumnya, tujuan hukum pidana terbagi menjadi 2 ajaran, yakni ajaran klasik dan modern. Perbuatan itu harus dirasakan pula oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat. 168 berpendapat bahwa melawan hukum yang tercantum di dalam rumusan delik yang menjadi bagian inti delik sebagai melawan hukum secara khusus contoh Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum PidanaKUHP sedangkan melawan hukum sebagai unsur yang tidak. MODUL III : Perbuatan Pidana A. Penilaian kerugian tersebut dilakukan dengan keputusan BPK (lihat pasal 10 ayat [2] UU BPK ). Hukum Pidana Hukum Pidana pada dasarnya berpokok kepada dua hal utama yaitu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan pidana. 1. Langemeyer mengatakan untuk melarang perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum, yang tidak dipandang keliru, itu tidak masuk akal”. Perbuatan pidana atau tindak pidana dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu kejahatan dan pelanggaran. Sel. Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 s/d Pasal 1380 KUH Perdata. , mh 2. Langemeyer mengatakan untuk melarang perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum, yang tidak dipandang keliru, itu tidak masuk akal”. Untuk yang tergolong tindakan pidana, jalurnya pengaduannya melalui kepolisian, kejaksaan, pemeriksaan pengadilan, dan eksekusi (pelaksanaan putusan). Sebagaimana diterangkan S. Dikenakan sanksi adat sebesar 4120 Antakng atau sebesar Rp1. 1. Jawaban: Terima kasih atas pertanyaan Anda. Perbuatan melawan hukum dapat berupa tindakan yang menyebabkan kerugian materiil atau immateriil kepada orang lain atau pihak ketiga. dr. Sedangkan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pekerja, pengusaha, atau pihak lain di luar perusahaan yang ancaman sanksi pidananya berdasarkan KUHP, Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan/atau Undang-Undang lainnya, baik yang dilakukan sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Kesalahan merupakan esensi penting dalam tindak pidana yang jika tidak kesalahan maka tidak ada tempat untuk perkara pidana. 6. Wanprestasi dalam Sengketa. J. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum. d Pasal 554 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Yang artinya adanya suatu kewajiban untuk melaksanakan janji untuk membayar. 372) somatie atau legal notice, atau yang lebih dikenal dengan somasi adalah teguran terhadap pihak calon tergugat. Berdasarkan Memorie van Toelichting (MvT) yang kemudian menjadi Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tahun 1951, kesengajaan adalah dengan sadar berkehendak yang ditujukan untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. 648. Sebagai contoh kasus hukum pidana, dimana terdapat sekelompok orang yang merampok rumah serta melakukan pembunuhan terhadap korban (pemilik rumah), sehingga menyebabkan kerugian secara materil dan menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja. Masalah pencemaran lingkungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). 1. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam,. Ketiga, Pasal 64 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 264 ayat (1) KUHP, Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Korporasi tidak memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari terjadinya tindak pidana Dengan mengacu pada PERMA 13/2016 maka, PT. Kesalahan.